22 Oktober 2015 Jadi Hari Santri Nasional

Hari Santri Nasional diperingati setiap tahunnya di Indonesia pada tanggal 22 Oktober. Tak terkecuali pada 22 Oktober 2018 ini, Hari Santri Nasional kembali diperingati dengan mengambil tema 'Bersama Santri Damailah Negeri'. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015 lalu melalui Keppres Nomor 22 tahun 2015.

Penetapan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jokowi saat mendeklarasikan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2015). Menurut Jokowi, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tidak lepas dari semangat jihad yang ditunjukkan oleh kaum santri. Banyak pihak yang bertanya-tanya alasan dipilihnya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Deklarasi Hari Santri di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Kamis (22/10/2015) ini tak lepas dari pro dan kontra, Jokowi dijadwalkan menghadiri deklarasi Hari Santri pada pukul 14.00 WIB bersama dengan Ibu Negara Iriana. Pendeklarasian tersebut adalah bagian dari janji kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden lalu. Hari Santri ditetapkan untuk menghormati perjuangan kelompok santri yang tak lepas dari upaya meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan ketika itu tak hanya dengan mengangkat bambu runcing, tetapi juga melalui perjuangan tokoh-tokoh Islam, seperti Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan, dan HOS Cokroaminoto.

Pendeklarasian ini didukung penuh orma Nahdlatul Ulama yang memiliki jaringan kuat di kalangan santri. Namun, ada pula yang melayangkan protes, di antaranya Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, penetapan Hari Santri justru akan menciptakan sekat di antara bangsa Indonesia. Keberatan PP Muhammadiyah itu juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi. Berikut kutipan isinya: "Dalam pandangan kami penetapan Hari Santri potensial menimbulkan sekat-sekat sosial, melemahkan integrasi nasional, dan membangkitkan kembali sentimen keagamaan lama yang selama ini telah mencair dengan baik. Selama ini, umat Islam -termasuk di dalamnya Muhammadiyah- berusaha meminimalkan bahkan jika mungkin menghilangkan sekat-sekat tersebut karena secara politik dan historis sangat kontra produktif serta bertentangan dengan semangat persatuan bangsa.

Penetapan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober juga dapat menimbulkan kontroversi, membangkitkan sektarianisme, dan secara historis dapat mengecilkan arti perjuangan umat Islam yang berjuang membentuk dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno secara pribadi adalah seorang santri. Karena itu penetapan Hari Santri pada 22 Oktober dapat menafikan peran para santri dan kalangan Islam yang tidak terlibat dalam peristiwa 22 Oktober. Sehubungan dengan hal tersebut PP Muhammadiyah berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Kalaupun pada akhirnya harus menetapkan hari bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik tanpa mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan.

Selengkapnya

Pemilu Parlemen Pertama Singapura 2015

Singapura segera menggelar pemilu parlemen. Rencananya akan diadakan pada Jumat 11 September 2015. Dilansir dari VOA News yang dikutip Kamis (10/9/2015), ada 89 kursi parlemen yang akan diperebutkan untuk pertama kalinya sejak Singapura merdeka tahun 1965. Sehingga ini akan menjadi ujian popularitas bagi partai berkuasa itu. Menjelang pemilu parlemen Singapura esok, Workers Party atau Partai Buruh selaku oposisi disebut-sebut memanfaatkan ketidakpuasan pemilih terhadap pemerintah untuk merebut banyak suara atau lebih dari 7 kursi saat ini.

Dalam banyak kampanye, pemimpin partai itu Low Thai Khiang berbicara bagaimana partai berkuasa telah gagal mengatasi kesenjangan sosial dan meminta dukungan lebih besar bagi oposisi di parlemen. "Partai Buruh yakin akan pentingnya perwakilan yang berimbang dalam era berikutnya di Singapura. Kami ingin memberdayakan rakyat Singapura agar berperan dalam mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kemajuan bagi negara ini," ucap Low Thai Khiang.

Sementara The People’s Action Party (PAP) atau Partai Aksi Rakyat menang dalam setiap pemilu sejak kemerdekaan Singapura tahun 1965. Antara tahun 1968 hingga 1984, pihak oposisi bahkan tidak memenangkan satupun kursi parlemen. Tetapi dalam pemilu 2011, partai berkuasa itu terkejut karena perolehan suaranya merosot ke 60 persen. Perolehan terendah sejak 1959.

Para pemimpin PAP berargumen bahwa wewenang mereka dalam menentukan kebijakan akan melemah jika kehilangan mayoritas parlemen. Namun belum jelas apakah pesan tersebut akan disambut para pemilih yang mulai cemas akan kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik, pun terkait kebijakan imigrasi dan menjamin kesehatan ekonomi negara mereka.

Menurut pandangan seorang ekonom senior pada lembaga riset Capital Economics, Daniel Martin, dirinya yakin partai berkuasa telah berusaha menanggapi kritik dari para pemilih. "Yang terjadi dalam 5 tahun ini adalah para pemilih semakin kritis terhadap pemerintah, dan perolehan suara bagi pemerintah dalam pemilu terus berkurang. Sudah ada reaksi dari pemerintah, terutama terkait keluhan tentang imigrasi," papar Daniel.

Pakar politik di Universitas Hong Kong, Bill Case yakin partai berkuasa akan kembali menang. Tetapi, di negara di mana rakyat wajib memberikan suara, pemilu yang akan berlangsung dalam hitungan jam ini akan menjadi indikasi penting tentang penilaian rakyat terhadap kepemimpinan PAP.

"Tidak ada yang bertanya apakah PAP akan menang, atau akan menang telak lalu mendominasi parlemen secara mutlak. Pemilu ini merupakan ukuran kepuasan atau ketidakpuasan populer." "Saya kira itulah sebabnya mereka dianggap penting. Dan itulah mengapa PAP pasti sangat ingin menang -- berbuat lebih baik kali ini untuk terakhir kali. Apakah itu pertanyaan penting atau tidak," kata Case. (Liputan6)

Selengkapnya