23 Maret 1946 - Peristiwa Bandung Lautan Api

Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

Latar belakang - Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. 

Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homann dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Tiga hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata.

Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI, sebutan bagi TNI pada saat itu) meninggalkan kota Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi "bumihangus". Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan NICA. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Madjelis Persatoean Perdjoangan Priangan (MP3) di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia, pada tanggal 24 Maret 1946. 

Kolonel Abdoel Haris Nasoetion selaku Komandan Divisi III TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi Kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. 

Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik Tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI (Barisan Rakjat Indonesia) terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. 

Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. 

Pembumihangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan NICA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. 

Peristiwa ini mengilhami lagu Halo, Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun kemudian, lagu "Halo, Halo Bandung" secara resmi ditulis, menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api.

*Asal istilah* - Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumihangusan tersebut. Jenderal A.H Nasution adalah Jenderal TRI yang dalam pertemuan di Regentsweg (sekarang Jalan Dewi Sartika), setelah kembali dari pertemuannya dengan Sutan Sjahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap Kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut.

"Jadi saya kembali dari Jakarta, setelah bicara dengan Sjahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu di Regentsweg, di pertemuan itu, berbicaralah semua orang. Nah, disitu timbul pendapat dari Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung. Dia berpendapat, “Mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api.” Yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air." - A.H Nasution, 1 Mei 1997

Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit Gunung Leutik di sekitar Pameungpeuk, Garut. Dari puncak itu Atje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul "Bandoeng Djadi Laoetan Api". Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi "Bandoeng Laoetan Api".

Selengkapnya

Konferensi Malino - Negara Indonesia Timur

Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost).

Dalam kerangka SEAC setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian pemerintah Belanda(NICA) mendapatkan kembali wilayah Indonesia timur de jure and de facto. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah NICA dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost) dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur.

Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook tersebut dibentuk Komisariat Umum Pemerintah (Algemeene Regeeringscommissaris) untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. W. Hoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (Raad van Departementshooden) untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat), yang disebut pula "Komisi Tujuh". Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka.

Selengkapnya

24 Maret 1946 - Peristiwa Bandung Lautan Api

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

Latar belakang - Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan.

Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homann dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Tiga hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata.

Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI, sebutan bagi TNI pada saat itu) meninggalkan kota Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi "bumihangus". Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan NICA. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Madjelis Persatoean Perdjoangan Priangan (MP3) di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia, pada tanggal 24 Maret 1946.

Kolonel Abdoel Haris Nasoetion selaku Komandan Divisi III TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi Kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati.

Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik Tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI (Barisan Rakjat Indonesia) terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya.

Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api.

Pembumihangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan NICA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung.

Peristiwa ini mengilhami lagu Halo, Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun kemudian, lagu "Halo, Halo Bandung" secara resmi ditulis, menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api.

Asal istilah - Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumihangusan tersebut. Jenderal A.H Nasution adalah Jenderal TRI yang dalam pertemuan di Regentsweg (sekarang Jalan Dewi Sartika), setelah kembali dari pertemuannya dengan Sutan Sjahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap Kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut.

"Jadi saya kembali dari Jakarta, setelah bicara dengan Sjahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu di Regentsweg, di pertemuan itu, berbicaralah semua orang. Nah, disitu timbul pendapat dari Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung. Dia berpendapat, “Mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api.” Yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air." - A.H Nasution, 1 Mei 1997

Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit Gunung Leutik di sekitar Pameungpeuk, Garut. Dari puncak itu Atje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul "Bandoeng Djadi Laoetan Api". Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi "Bandoeng Laoetan Api".

Lagu Halo, Halo Bandung menjadi sangat terkenal dan menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Sampai hari ini sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa lagu tersebut diciptakan oleh salah satu maestro musik Indonesia, Ismail Marzuki, namun sebagian kalangan juga masih meragukan hal tersebut, karena sumber informasi yang tak jelas mengenai lagu tersebut, ditambah dengan kondisi industri musik Indonesia yang kurang memprioritaskan perlindungan hak cipta.

Nama pencipta resmi dari lagu Halo, Halo Bandung masih diragukan sebagian masyarakat Indonesia. Perdebatan tentang siapa pencipta lagu Halo-Halo Bandung sebenarnya sudah lama terjadi. Di dalam buku Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan yang ditulis Ratnayu Sitaresmi, Pestaraja HS Marpaung menyebutkan bahwa polemik itu mulai terjadi pada 1995. Pestaraja Marpaung adalah salah seorang pejuang yang sempat bergabung ke dalam Pasukan Istimewa (PI) Indonesia dan turut terlibat langsung dalam peristiwa Bandung Lautan Api.

Komponis senior Indonesia, AT Mahmud, membenarkan adanya polemik tersebut, dengan menyebutkan bahwa lagu tersebut tidak diketahui siapa penciptanya, menurut kutipan dari surat kabar Pikiran Rakyat edisi 23 Maret 2007. "Informasi yang saya dengar, lagu tersebut, seharusnya, NN (No Name; Pencipta tak diketahui-red.)". Saya sendiri tak tahu bagaimana kemudian lagu itu jadi ciptaan Ismail Marzuki,” ungkapnya, ketika dihubungi, Kamis (22/3) petang."

Sejauh ini, masyarakat Indonesia menganggap bahwa lagu perjuangan tersebut merupakan ciptaan Ismail Marzuki. Akan tetapi, banyak orang yang meragukannya. Hal ini karena berkecenderungan Ismail untuk mencipta lagu-lagu berirama lambat dan romantis. Sementara Halo-Halo Bandung dimasukkan dalam kategori lagu mars yang berirama cepat dan heroik. Keraguan ini ditentang oleh pengamat musik Indonesia yang mengatakan bahwa Ismail Marzuki adalah pencipta lagu yang dinamis, karena terdapat sisi romantisme yang adalah ciri khas Ismail Marzuki dalam lagu tersebut.

Anggapan lain muncul bahwa Cornel Simanjuntak, salah seorang pencipta lagu dan pahlawan nasional Indonesia kelahiran Sumatera Utara, adalah pencipta lagu Halo-Halo Bandung. Sementara Ibu Kasur, salah seorang tokoh komponis senior Indonesia, mengatakan bahwa mendiang suaminya, Pak Kasur yang juga tokoh komponis Indonesia, mengatakan bahwa lagu tersebut diciptakan oleh seseorang bernama Tobing. Dalam buku Saya Pilih Mengungsi, Pestaraja Marpaung menyatakan bahwa Bona L Tobing adalah orang yang pertama kali mengucapkan "Halo! Halo Bandung!" yang menjadi sumber inspirasi lagu tersebut.

"Ceritanya, pada suatu malam, di Ciparay, diselenggarakan perayaan Batak. Di sana, disediakan pula sebuah panggung dan memberikan kesempatan kepada pengunjung yang ingin menyumbangkan lagu. Seorang pemuda Batak bernama Bona L. Tobing, tiba-tiba menyapa, "Halo!" kepada Kota Bandung di kejauhan, “Halo Bandung!". Kemudian sapaan itu memiliki irama, “Halo-Halo Bandung” seperti irama yang dikenal saat ini. "Akan tetapi, irama itu tidak selesai karena malam sudah larut,".

Di dalam buku Saya Pilih Mengungsi, Pestaraja Marpaung, yang akrab dipanggil Bang Maung, menyebutkan bahwa lagu tersebut bukan ciptaan perseorangan melainkan merupakan ciptaan bersama para pejuang di Ciparay, Bandung Selatan, tanpa melihat asal-usul suku bangsa. Hal tersebut dicerminkan dengan penggunaan kata "Halo!" yang adalah sapaan khas pemuda dari Medan, Sumatera Utara, yang ditimbulkan dari pengaruh film-film koboi dari Amerika yang sering diputar pada waktu itu. Ditambah dengan penggunaan kata "beta", bahasa daerah Ambon, Maluku, yang berarti "saya".

Berikut kutipan dari buku Saya Pilih Mengungsi tentang cerita Pestaraja Marpaung mengenai penciptaan lagu Halo-Halo Bandung. "Sebagai pejuang, Bang Maung pun turut menyusup ke Kota Bandung, setiap malam, setelah peristiwa Bandung Lautan Api. "Siang hari tidak ada kerja. Jadi di Ciparay ini, anak-anak Bandung dari Pasukan Istimewa tiduran. ‘Eh, lagu yang kemarin itu mana? Halo! Halo Bandung! de-de-de— (berirama menurun).’ Setelah lama, orang Ambon juga ikut. Pemuda Indonesia Maluku itu, di antaranya Leo Lopulisa, Oom Teno, Pelupessy.

Sesudah Halo-Halo Bandung, datang orang Ambonnya. Sudah lama beta! tidak bertemu dengan kau!’ Karena itu, ada ‘beta’ di situ. Bagaimana kata itu bisa masuk kalau tidak ada dia di situ. Si Pelupessy-lah itu, si Oom Tenolah itu, saya enggak tahu. Tapi, sambil nyanyi bikin syair. Itulah para pejuang yang menciptakannya. Tidak ada itu yang menciptakan. Kita sama-sama saja main-main begini. Jadi, kalau dikatakan siapa pencipta (Halo-Halo) Bandung? Para pejuang Bandung Selatan,” ucapnya."

Selengkapnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 22 Oktober 2010 Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Sebelum kemerdekaan Indonesia

Masa kolonial Belanda - Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Masa pendudukan Jepang - Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Awal kemerdekaan Indonesia

Periode 1945-1950 - Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Periode 1950-1959 - Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Masa Orde Lama - Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Masa Orde Baru - Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

Selengkapnya

Ho Chi Minh Dilantik Jadi Presiden

Hồ Chí Minh (chữ nôm: 胡志明) (19 Mei 1890 – 2 September 1969) adalah seorang tokoh revolusi dan negarawan Vietnam, yang kemudian menjadi Perdana Menteri dan pada tanggal 2 Maret 1946 dilantik menjadi Presiden Vietnam Utara. Nama asli beliau adalah Nguyễn Sinh Cung, dan juga dikenal sebagai Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc (sebuah nama yang sering digunakan orang lainnya juga), Lý Thụy, Hồ Quang dan akrab dipanggil Bác Hồ (paman Hồ) di Vietnam. Ibukota Vietnam, kota Ho Chi Minh, dinamakan menurut namanya. Kota tersebut sebelumnya bernama Saigon.

Kota Ho Chi Minh (bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh), adalah kota terbesar di Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Dahulu namanya Prey Nokor (bahasa Khmer: PreyNokor.png), dan saat itu kota ini merupakan pelabuhan utama Kamboja, yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vietnam pada abad ke-16. Namanya kemudian berubah menjadi Saigon hingga berakhirnya perang Vietnam, dan dijadikan ibu kota koloni Perancis Cochinchina, dan ibu kota Vietnam Selatan dari 1954 hingga 1975. Pada 1975, Saigon digabungkan dengan provinsi Gia Định di sekitarnya dan diubah namanya menjadi Kota Ho Chi Minh (meskipun nama Saigon masih sering digunakan). Pusat kota ini terletak di tepi Sungai Saigon, 60 km dari Laut China Selatan.

Saigon dikenal oleh penduduk aslinya bangsa Khmer sebagai Prey Nokor (PreyNokor.png). Prey Nokor berarti "kota hutan" atau "negeri hutan" dalam bahasa Khmer (Prey = "hutan"; Nokor = "kota, negeri", dari bahasa Sanskerta nagara). Nama Prey Nokor masih digunakan di Kamboja hingga sekarang, dan oleh minoritas Khmer Krom yang tinggal di delta Mekong. Setelah Prey Nokor dihuni oleh bangsa Vietnam yang bermigrasi dari utara, kota ini dikenal sebagai Sài Gòn. Ada banyak perdebatan mengenai asal usul nama Saigon dalam bahasa Vietnam. Etimologinya dianalisis di bawah. Sebelum kolonisasi Perancis, nama Saigon dalam bahasa Vietnam adalah Gia Ðịnh. Pada 1862, Perancis membuang nama resmi ini dan mengadopsi nama "Saïgon", yang selalu populer sebagai Sài Gòn.

Sebuah etimologi yang kurang dapat diterima diajukan oleh Vương Hồng Sển, seorang sarjana Vietnam pada awal abad ke-20, yang menegaskan bahwa kata Sài Gòn aslinya berasal dari nama Cholon dalam bahasa Kantonis (bahasa Vietnam: quốc ngữ Chợ Lớn; chữ nôm), yaitu daerah Pecinan di Saigon. Nama (asli) Cholon dalam bahasa Kantonis adalah "Tai-Ngon" (堤岸), yang berarti "tembok". Teori ini berpendapat bahwa "Sài Gòn" berasal dari "Tai-Ngon". Pada 1 Mei 1975, setelah jatuhnya Vietnam Selatan, pemerintah komunis yang kini berkuasa mengganti nama kota ini dengan menggunakan nama samaran pemimpin mereka Hồ Chí Minh. Nama yang resmi sekarang adalah Thành phố (artinya kota) Hồ Chí Minh, yang seringkali disingkat menjadi TPHCM. Dalam bahasa Indonesia, nama ini diterjemahkan menjadi Kota Ho Chi Minh, dan dalam bahasa Perancis diterjemahkan menjadi Hô Chi Minh Ville.

Kota Ho Chi Minh dimulai sebagai sebuah desa nelayan kecil dengan nama Prey Nokor. Wilayah yang kini menjadi daerah kota paad mulanya adalah daerah rawa-rawa dan dihuni oleh bangsa Khmer selama berabad-abad sebelum datangnya bangsa Vietnam. Pada 1623, Raja Chey Chettha II dari Kamboja (1618-1628) mengizinkan pengungsi-pengungsi Vietnam melarikan diri dari perang saudara Trinh-Nguyen di Vietnam untuk menetap di wilayah Prey Nokor, dan membangun sebuah rumah adat di Prey Nokor. Gelombang para pemukim Vietnam yang kian bertambah, yang tidak dapat ditahan oleh kerajaan Kamboja, yang kini diperlemah oleh karena peperangan dengan Thailand, perlahan-lahan menciptakan Vietnamisasi atas daerah tersebut. Akhirnya, Prey Nokor dikenal sebagai Saigon.

Pada 1698, Nguyen Huu Canh, seorang bangsawan Vietnam, dikirim oleh para penguasa Nguyen dari Huế untuk membangun struktur administratif Vietnam di wilayah itu, dan dengan demikian memisahkannya dari Kamboja, yang tidak cukup kuat untuk melakukan intervensi. Canh seringkali dianggap berjasa karena memperluas Saigon hingga menjadi sebuah pemukiman penting. Sebuah benteng besar Vauban yang dinamai Gia Dinh telah dibangun, yang belakangan dihancurkan oleh Perancis dalam pertempuran Chi Hoa. Setelah ditaklukkan Perancis pada 1859, kota ini dipengaruhi oleh Perancis selama pendudukan mereka atas Vietnam, dan sejumlah bangunan bergaya klasik barat di kota ini mencerminkan pengaruh tersebut. Akibatnya Saigon dijuluki sebagai "Mutiara dari Timur Jauh " (Hòn ngọc Viễn Đông) atau "Paris di Timur" (Paris Phương Đông).

Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon (Đô Thành Sài Gòn dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.

Ketika Perang Vietnam berakhir, pada 30 April 1975, kota ini jatuh ke tangan kekuasaan Tentara Rakyat Vietnam. Di AS peristiwa ini biasanya disebut sebagai "Kejatuhan Saigon," sementara di Vietnam disebut "Pembebasan Saigon." Pada 1976, setelah dibentuknya Republik Sosialis Vietnam yang bersatu di bawah komunis, kota Saigon (termasuk Cholon), Provinsi Gia Ðịnh dan 2 Distrik suburban dari dua Provinsi lain di dekatnya digabungkan sehingga menjadi Kota Hồ Chí Minh untuk menghormati almarhum pemimpin komunis Hồ Chí Minh. Nama lamanya Saigon masih digunakan secara luas oleh banyak orang Vietnam, khususnya dalam konteks yang tidak resmi. Biasanya, istilah Saigon hanya merujuk pada distrik-distrik urban Kota Hồ Chí Minh. Istilah "Saigon" juga dapat ditemukan di nama-nama toko di seluruh negara, bahkan juga di Hanoi.

Dalam istilah-istilah seperti "Fesyen Saigon" atau "Gaya Saigon" kata "Saigon" digunakan untuk merujuk pada keanggunan dan modernitas. Kini, pusat kotanya masih dihiasi dengan jalan-jalan raya yang luas dan elegan dan gedung-gedung bersejarah kolonial Perancis. Struktur-struktur yang paling menonjol di pusat kota adalah Gedung Reunifikasi (Dinh Thống Nhất), Balai Kota (Uy ban Nhan dan), Teater Munisipal (Nha hat Thanh pho), Kantor Pos (Buu dien Thanh Pho), Museum Revolusioner (Bao tang Cach mang), Kantor Bank Negara (Ngan hang Nha nuoc), Pengadilan Rakyat (Toa an Nhan dan) dan Katedral Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà). Di Kota Ho Chi Minh terdapat penduduk etnis Tionghoa yang telah mapan. Cholon, yang kini dikenal sebagai Distrik 5 dan bagian-bagian dari Distrik 6, 10 dan 11, berfungsi sebagai Pecinannya.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 7 juta (penduduk terdaftar ditambah dengan pekerja pendatang), Kota Ho Chi Minh membutuhkan peningkatan infrastruktur masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah koat dan sentral telah berupaya mengembangkan pusat-pusat urban yang baru. Dua proyek yang paing menonjol adalah pusat kota Thu Thiem di Distrik 2 (sedang dalam perencanaan, pembangunannya belum dimulai) dan proyek Pusat Kota Baru Phu My Hung di Distrik 7 (sebagai bagian dari Saigon Selatan dimana terdapat berbagai sekolah internasional seperti sekolah Jepang, Royal Melbourne Institute of Technology dari Australia, sekolah Taiwan dan Korea).

Republik Demokratik Vietnam (RDV) (bahasa Vietnam: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa), biasa dikenal sebagai Vietnam Utara, adalah sebuah negara yang didirikan oleh Ho Chi Minh dan diakui oleh Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet pada 1950. Setelah kekalahan Perancis dalam Pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954, Perancis secara resmi mengakui kedulatan negara tersebut dan negara itu pun terpecah menjadi dua; satunya lagi Vietnam Selatan. Setelah pemecahan tersebut, banyak warga di Utara yang melarikan diri ke Selatan, kebanyakan daripada mereka adalah umat Katolik yang mengklaim bahwa pemerintah Utara mempunyai kebijakan yang tidak adil terhadap pemeluk agama tersebut.

Ibu kota Vietnam Utara berada di Hanoi dan diperintah oleh pemerintahan komunis yang mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Kedua negara ini membantu Vietnam Utara saat terjadinya Perang Vietnam melawan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Setelah jatuhnya pemerintah Vietnam Selatan pada 30 April 1975, kedua negara ini secara resmi bersatu pada 2 Juli 1976 menjadi sebuah negara bernama Republik Sosialis Vietnam atau yang biasanya dikenal sebagai Vietnam.

Selengkapnya